Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) 2018

Rapat Koordinasi Nasional UPG 2018

Bogor – Jumlah Instansi Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD (KLOP) di seluruh Indonesia yang telah mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi sampai dengan September 2018 sebanyak 654 KLOP. Dari jumlah tersebut 362 KLOP yang sudah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

Dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran UPG yang sudah dibentuk, Direktorat Gratifikasi pada tahun 2018 kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di R Hotel Rancamaya Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 12 – 15 November 2018. Rakornas dihadiri peserta sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) dari 97 (sembilan puluh tujuh) KLOP se-Indonesia yang telah memiliki UPG.

Sinergi dan Harmonisasi Unit Pengendalian Gratifikasi

Peserta UPG 2018
Peserta UPG 2018

Agenda acara Rakornas UPG dilaksanakan dalam beberapa sesi kegiatan sebagai berikut : Sesi Inspirasi dan Motivasi, Seminar “Sinergi Penerapan Pengendalian Gratifikasi”, Seminar “Pidana Gratifikasi, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pungutan Liar”, Sharing Session “Best Practice dan Strategi Penerapan PPG”, Sharing Session Tokoh Inspiratif “Integritas dalam Pencegahan Korupsi”, Seminar “Membangun Kesadaran Pelaporan Gratifikasi”, Focus Group Discussion terkait Pelaporan Gratifikasi serta team building.

Berikut disampaikan poin-poin dalam sesi-sesi kegiatan Rakornas UPG 2018:

  1. Seminar “Sinergi Penerapan Pengendalian Gratifikasi”. Stranas Pencegahan Korupsi (PK) merupakan sinergi antara KPK dan Pemerintah dalam rangka memperkuat upaya pencegahan korupsi di Indonesia yang lebih fokus, terukur, terkonsolidasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Terkait penerapan Sistem Pengendalian Gratifikasi, dalam prakteknya masih perlu sinergi dalam pelaksanaannya dengan Kemenpan RB, Kemendagri, Kementerian BUMN, BPKP, agar tidak tumpang tindih dalam kegiatan pengawasannya dan saling menguatkan dalam upaya membangun budaya dan pencegahan korupsi anti Gratifikasi di KLOP.
  2. Seminar “Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pungutan Liar”. Peserta diberikan pemahaman dari narasumber untuk lebih memahami pengertian dari Gratifikasi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pungutan Liar. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. TPPU adalah segala perbuatan yang mentransfer, membelanjakan atas harta kekayaan uang yang berasal dari hasil kejahatan yang kemudian di sembunyikan dan disamarkan seolah-olah berasal dari hasil yang sah. Sedangkan Pungutan Liar adalah meminta sesuatu (uang/sebagainya) kepada seseorang/lembaga tanpa didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Sharing Session “Best Practice dan Strategi Penerapan PPG”. Sharing session disampaikan oleh narasumber dari OJK, Bank Mandiri, Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Sekretariat Negara. Dalam sesi ini peserta mendapatkan sharing session terkait dengan pelaporan Gratifikasi secara online, sertifikasi ISO, melakukan survey integritas, awarnees, eggangement, serta sosialisasi melalui beberapa media sosial, call center, iklan, banner, dan menerapkan cashless di bendahara maupun tempat pelayanan publik, juga memberikan award dan punishment bagi yang taat dan yang tidak taat aturan Gratifikasi. Strategi lainnya melalui pembuatan Pakta Integritas untuk seluruh pejabat dan pegawai baik notaris, vendor dan membuat pernyataan penerimaan.
  4. Seminar “Membangun Kesadaran Pelaporan Gratifikasi”. Kesadaran untuk melaporkan Gratifikasi oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dilakukan melalui strategi sosialisasi gratifikasi, membangun awareness kepada para istri dan keluarga pegawai, email blasting terkait penerimaan dan pelaporan gratifikasi, melakukan monitoring, dan evaluasi dan juga survey internal kepada Pegawai.
  5. Hasil Focus Grup Discussion (FGD) terkait isu praktik Gratifikasi adalah sebagai berikut:
  6. Pemberian collection fee kepada bendahara merupakan strategi marketing dari bank dalam menghadapi persaingan yang berbenturan dengan aturan Gratifikasi. Collection fee perlu diatur di dalam Surat Edaran dari BI dan OJK, khusus larangan pemberian collection fee kepada Pegawai Negeri baik dari bank pemerintah maupun swasta, mendorong pihak perbankan agar memiliki system auto debet dan pihak instansi memiliki payroll system yang memungkinkan pemotongan secara otomatis.
  7. Sponsorship dalam kegiatan KLOP dari mitra kerja dalam praktiknya cenderung tidak sesuai dengan norma dan etika dalam tata kelola perusahaan yang baik, karena oknum mitra kerja sering kali memanfaatkan event-event yang dilaksanakan instansi, berlomba-lomba menjadi sponsor dengan tujuan untuk membina kedekatan dengan harapan adanya kemudahan menjalin kerjasama, hal tersebut mempunyai konflik kepentingan yang tinggi. Maka itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap regulasi/aturan yang terkait pemberian sponsorship, membuat petunjuk teknis bagi KLOP dalam penerimaan sponsorship serta meningkatkan peran UPG dalam memitigasi risiko atas pemberian sponsorship. Selain itu, perlu juga membuat pedoman benturan kepentingan untuk memudahkan dalam pengklasifikasian apakah ada/tidak benturan kepentingan dalam pemberian sponsorship.
  8. Pemberian perlindungan pelapor Gratifikasi dari diskriminasi sangat penting sehingga perlu disepakati cara pemberian perlindungan untuk membentuk kepatuhan di instansi yang kondusif. Mendorong komitmen pimpinan untuk memberikan perlindungan secara fisik maupun administratif bagi pelapor Gratifikasi, pemberian reward and punishment bagi pegawai yang patuh maupun yang tidak patuh terhadap aturan Gratifikasi, serta menyusun regulasi yang menjamin tentang perlindungan pelapor secara komprehensif sampai dengan aturan pelaksanaannya.
  9. Pada sesi terakhir Rakornas UPG, dilaksanakan pleno untuk menjadi kesepakatan bersama berupa kesimpulan FGD dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikemukakan di hadapan seluruh peserta Rakornas.
  10. Terdapat 4 (empat) hal yang disepakati dan dideklarasikan oleh seluruh peserta Rakornas yang merupakan rencana aksi yang akan dilaksanakan di seluruh KLOP, yaitu:
    1. Melaksanakan fungsi dan tugas UPG sesuai dengan aturan pengendalian gratifikasi;
    2. Membangun kerja sama dengan unit kerja lainnya demi efektifitas penerapan pengendalian Gratifikasi;
    3. Mendorong seluruh pejabat atau pegawai untuk menyampaikan laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi kepada UPG;
    4. Mendorong adanya pernyataan menerima atau tidak menerima Gratifikasi oleh setiap pejabat atau pegawai secara periodik kepada UPG.